Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan Jejawi, yang dilaksanakan senin (12/1) laluyang dihadiri oleh camat Jejawi, Arie Mulawarman,SSTP,MM dan kepala Bappeda Kabupaten OKI langsung, Makruf CM, SIP.,MM. Bahwa masyarakat kecamatan Jejawi sangat mengharapkan adanya pengaspalan jalan desa sepanjang 3,5 KM.

Diungkapkan Kepala Bappeda, adapun jalan yang diharapkan pengaspalan jalan desa tersebut termasuk penimbunan jalannya, itu terdapat di desa padang bulan.

Bagi masyarakat desa jalan desa sangatlan diperlukan dengan alasan sebagai

jalan penghubung antar desa menuju desa lainnya dan kecamatan lain. Terpenting lagi adalah jalan apabila bagus maka masyarakat dalam membawa hasil bumi keluar desa menjadi cepat dan mudah. Sehingga akhirnya dengan adanya peningkatan jalan desa kesejahteraan masyarakat dapat tercapat.

Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh semua unsur muspida baik UPTD, polsek, danramil, para Kades, tokoh masyrakat dan serta lainnya. Tak lupa juga dihadiri oleh anggota DPRD OKI yakni Hj. Yusmin. Sehingga membuat para kades menyampaikan langsung usulan dari masyarakat dalam musrenbang tersebut.

Selain mengenai jalan, dikatakan Makruf masyarakat juga mengusulkan agar dilakukannya penambahan jaringan listrik PLN terutama untuk di dusun IV Desa Air Itam. Kemudian agar dilaksankannya pembangunan MCK di desa Lubuk Ketepeng. Lalu untuk dibidang pendidikan mengharapkan penambahan ruang kelas atau lokal sebanyak 3 lokal di SD Air Itam. Guna kemajuan pendidikan bagi generasi penerus.

“Juga mengharapkan adanya pengadaan mobiler di SD N 1 dan 3 pada Desa Lubuk Ketepeng, dengan alasan para siswa disana sangat membutuhkan utnuk proses belajar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, tak lupa Kepala Bappeda Makruf, menyampaikan sambutan Bupati, guna mendukung visi pemerintahan kabupaten OKI tahun 2014-2019 yaitu terwujudnya masyarakat OKI yang maju, mandiri, sejahtera dan berlandaskan iman dan taqwa. Sehingga demi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, maka pemkab OKI setiap tahun menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yakni melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan. Sehingga, RKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD), harus melalui proses pada setiap tingkatan pemerintahan dan harus melibatkan komponen masyarakat (stakeholder). Sehingga aspirasi mastyarakat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan.

Dijelaskannya, dihadapan para peserta yang hadir, apalagi jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih cukup besar dan bukan hanya kabupaten OKI tetapi hampir seluruh Indonesia. Upaya mengatasi masalah tersebut bukan hanya pemerintah OKI tetapi melibatkan partisipasi aktif berbagai pelaku pembangunan untuk meningkatkan sinergi seluruh potensi pembangunan.

“Dengan berbagai permasalahan yang belum diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang, maka harus dicermati secara cerdas dan diakomodir dalam penyusunan RKPD OKI tahun 2016 karena akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengatasi permasalahan itu maka perencanaan difokuskan pada desa-desa tertinggal sekaligus penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan terutama dengan ibukota Kabupaten dan jalan poros desa. Lalu penyediaan desa air bersih, sanitasi dan listrik difokuskan pada desa dan kelurahan yang belum memiiki akses tersebut.

“Seperti untuk mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun difokuskan pada perluasan program penuntasan buta huruf dengan kelompok pelajar paket A dan paket B, terpenting lagi penyediaan satu desa satu PAUD,” ungkapnya.

Dalam musrenbang adalah optimalisasi pertanian difokuskan pada intensifikasi dan ektensifikasi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan yang ditunjang penyediaan lembaga ekonomi masyarakat melalui satu desa satu KUD. Kemudian pengendalian harga melalui pasar murah, menjalin kerja sama agar pihak swasta lebih peduli terhadap lingkungan melalui program CSR. Lalu optimalisasi alokasi dana desa (ADD) agar difokuskan pada percepatan pembangunan insfrastruktur perdesaan.